20 BPR di Indonesia Bangkrut Sepanjang 2024: Ini Daftar Lengkap dan Penyebabnya

Jakarta — Sepanjang 2024, terdapat 20 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia bangkrut. Angka itu rekor tertinggi dari rata-rata tahunan. Sebab, biasanya hanya berkisar 6 hingga 7 BPR menurut data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, kondisi itu tidak memicu gejolak atau keresahan di masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menjelaskan penutupan 20 BPR itu menjadi indikasi sistem pengawasan keuangan di Indonesia berjalan baik. LPS bersama OJK mampu mengelola dampak penutupan tanpa menimbulkan keresahan publik.

Menurut dia, masyarakat tidak perlu ragu menyimpan dana di bank umum atau BPR. Sebab, sistem pengawasan terus mengalami perbaikan. Selain itu, LPS memastikan dana deposan tetap aman meski terjadi likuidasi bank.

Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar, menyoroti berbagai celah yang pelaku fraud manfaat di BPR. Beberapa modus yang sering terjadi melibatkan pemegang saham, direksi, hingga pegawai.

Modus Fraud di BPR

Pengawasan Internal Lemah

Fraud sering terjadi karena pengawasan berjenjang yang tidak berjalan optimal. Hal itu pihak-pihak tertentu manfaatkan untuk melakukan tindakan tidak bertanggung jawab.

Pemberian Kredit Fiktif

Modus itu melibatkan kerjasama antara calon debitur dengan pejabat bank. Pemberian kredit tanpa melalui penilaian yang tepat, bahkan untuk proyek yang sebenarnya tidak ada. Dalam beberapa kasus, terjadi kickback atau pembayaran ilegal kepada pejabat bank.

Kredit “Topengan”

Modus itu menggunakan identitas fiktif untuk pengajuan kredit. Para pemegang saham atau pengurus bank juga sering memanfaatkan KTP untuk menciptakan kredit palsu.

Penyalahgunaan Dana Simpanan

Beberapa kasus menunjukkan dana deposan tertarik tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hal itu biasanya terjadi karena proses manual dan kurangnya pengawasan teknologi.

Pentingnya IT)untuk Pengawasan

Untuk mencegah fraud, Ary menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan BPR. Sistem IT juga dapat menolak pengajuan kredit bodong secara otomatis dan meningkatkan tata kelola perusahaan.