Jakarta (Kronikdaily.com) — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 kian melambat usai turun ke level 4,87 persen ditambah dengan fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melonjak.
Angka pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah daripada kuartal yang sama tahun lalu yang mencapai 5,11 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan ekonom.
Mereka menilai penurunan itu bukan hanya sinyal perlambatan, tapi juga memperlihatkan tekanan struktural dalam perekonomian nasional.
BACA JUGA: Tarif Dagang Donald Trump Mulai Jadi Bumerang
Selain itu, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 24.036 orang sepanjang Januari hingga 23 April 2025.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut pertumbuhan di bawah 5 persen sebagai sinyal negatif. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
“Angka ini membuat target untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi di 2045 terasa makin jauh,” kata Wijayanto.
Menurutnya, jika tren perlambatan terus berlanjut, pengangguran bisa meningkat. Selain itu, pendapatan negara dari pajak berkurang dan kebutuhan akan program bantuan sosial melonjak.
Meski begitu, Wijayanto menilai kondisi saat itu belum tergolong krisis karena Indonesia masih mencatat pertumbuhan yang lebih baik dari sejumlah negara G20.
Ia mendorong pemerintah untuk segera menggelontorkan kebijakan yang menciptakan lapangan kerja dan menggenjot daya beli masyarakat. Salah satunya dengan mengalihkan anggaran dari proyek besar, seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Relokasi anggaran dari program besar ke sektor produktif bisa mendorong konsumsi dan memperluas kesempatan kerja,” ujar dia.
Menurutnya, Pemerintah bisa dengan melalukan pemberian pinjaman modal kerja berbunga ringan untuk sektor manufaktur. Saat ini, tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik atau utilisasi baru mencapai 60 persen, padahal sebelum krisis bisa mencapai 75 persen.
“Kalau bisa naik ke 75 persen, pertumbuhan ekonomi bisa terdongkrak hingga 3 persen,” ujarnya.
Cara Jaga Kepercayaan Investor
Di samping itu, pemerintah juga perlu memberantas premanisme ekonomi, penyelundupan barang, dan tumpang tindih regulasi. Hal itu penting untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha.
Dia mendukung langkah Kementerian Keuangan yang mencairkan kembali anggaran senilai Rp86 triliun yang sebelumnya terblokir. Namun, upaya efisiensi anggaran perlu ada kelonggaran agar belanja negara bisa maksimal.
“Relaksasi kebijakan efisiensi menjadi penting agar ekonomi tidak tertekan dari sisi belanja pemerintah,” katanya.
Senada, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai perlambatan ekonomi berkaitan langsung dengan menurunnya pendapatan pekerja. Banyak masyarakat kini bergeser ke sektor informal akibat minimnya lapangan kerja formal.
“Mereka terpaksa kerja di sektor informal dengan pendapatan lebih kecil dan tidak stabil. Hal itu berdampak ke konsumsi rumah tangga,” ujar Faisal.
Kondisi pertumbuhan ekonomi yang terus melambat hingga PHK melonjak mendorong kehati-hatian dalam belanja sehingga akhirnya memperlambat roda ekonomi secara keseluruhan.
