Jakarta (Kronikdaily.com) — Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menegaskan bank sentral terus memperkuat pertumbuhan ekonomi lewat berbagai kebijakan makroprudensial strategis.
Dia turut memaparkan beberapa langkah Bank Indonesia utama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), beberapa waktu lalu.
Pertama, Bank Indonesia meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial dari maksimal 4% menjadi hingga 5% dari dana pihak ketiga.
Insentif likuiditas makroprudensial hingga minggu kedua April 2025 mencapai Rp370,6 triliun, naik Rp78,3 triliun dari Maret 2025. Untuk sektor perumahan, insentif naik Rp84 triliun seiring penerapan kebijakan baru mulai 1 April 2025.
Dia menegaskan tambahan insentif itu mendukung program pemerintah di bidang perumahan rakyat secara nyata. Dari sisi penerima, bank BUMN mendapat Rp161,7 triliun, bank swasta nasional Rp167,4 triliun, BPD Rp35,7 triliun, dan bank asing Rp5,8 triliun.
Insentif itu mengalir ke sektor prioritas seperti pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan, manufaktur, dan ekonomi kreatif.
“Sementara itu, sektor transportasi, pariwisata, pergudangan, serta UMKM ultra mikro dan hijau juga menjadi target insentif tersebut,” kata Perry.
Kedua, BI mempertahankan rasio countercyclical capital buffer di 0% dan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) di 84-94%. Pihaknya juga memperpanjang kebijakan uang muka kredit properti dan kendaraan bermotor menjadi 0% hingga 31 Desember 2025.
Menurut dia, kebijakan itu akan terus ada evaluasi sesuai perkembangan kondisi ekonomi nasional dan global. Rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) tetap 5% dengan fleksibilitas repurchase agreement (repo) 5%.
“Sementara rasio likuiditas makroprudensial syariah bertahan di 3,5% dengan fleksibilitas repo 3,5%,” ujar dia.
Ketiga, BI memperkuat implementasi ketentuan rasio pendanaan luar negeri (RPLM) untuk meningkatkan pendanaan perbankan. Kebijakan itu terus meluas tidak hanya dari dana pihak ketiga, tapi juga sekuritas dan pinjaman luar negeri.
Keempat, BI memperkuat publikasi asesmen suku bunga dasar kredit (SPDK) untuk meningkatkan transparansi sektor prioritas.
Perkuat Digitalisasi
Dari sisi sistem pembayaran, BI memperluas digitalisasi dan memperkuat struktur industri serta infrastruktur pembayaran nasional. Untuk mendukung digitalisasi transaksi ritel, BI meluncurkan QRIS Tap tanpa perlu pemindaian pada 14 Maret 2025.
Dia menegaskan inovasi QRIS Tap menawarkan metode pembayaran cepat, murah, mudah, aman, dan andal bagi masyarakat.
“BI berkomitmen terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.
