Jakarta (Kronikdaily.com) — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat perputaran uang selama Lebaran 2025 hanya mencapai Rp137,9 triliun. Angka tersebut turun signifikan dari Lebaran 2024 yang menyentuh Rp157,3 triliun.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menyebut penurunan itu terjadi akibat jumlah pemudik yang juga menurun drastis. Pada Lebaran 2025, pemudik hanya mencapai 146,48 juta jiwa atau sekitar 36,26 juta keluarga.
Dia memperkirakan setiap keluarga membawa uang rata-rata Rp3,75 juta selama mudik, naik 10 persen dari tahun lalu. Namun, jumlah total pemudik yang berkurang membuat sirkulasi uang juga ikut merosot.
Menurut dia, sekitar 60 persen uang itu berputar di Pulau Jawa. Wilayah yang mendominasi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan Jabodetabek. Sisanya tersebar di Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua.
Sektor usaha yang sempat menikmati perputaran uang meliputi makanan dan minuman, fashion, sembako, pariwisata, dan transportasi. Namun, dampak penurunan jumlah pemudik membuat potensi transaksi ikut menyusut.
Dia menilai banyak masyarakat menahan belanja karena tekanan ekonomi. Lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sejak awal 2025 menjadi faktor utama. “Tren PHK membuat masyarakat lebih berhati-hati mengatur pengeluaran, bahkan mengurungkan niat untuk mudik,” kata Sarman.
Penurunan aktivitas mudik juga terpengaruh dari jarak waktu yang dekat antara libur Natal-Tahun Baru dan Lebaran. Banyak keluarga lebih memilih tidak mudik dua kali dalam waktu berdekatan.
Sementara itu, Bank Indonesia menyiapkan uang layak edar (ULE) Rp180,9 triliun untuk Ramadan dan Lebaran 2025. Namun, dana tersebut tidak akan terserap maksimal karena rendahnya permintaan.
Meski kondisi ekonomi belum pulih sepenuhnya, dia tetap optimis dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2025 tetap berada di kisaran 5 persen. Optimisme itu bisa mengangkat ekonomi kuartal II hingga IV-2025 sehingga target pertumbuhan 5 hingga 5,1 persen tetap tercapai.
60 Ribu Karyawan Terkena PHK
Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat 60.000 buruh terkena PHK sepanjang dua bulan pertama 2025. Ada 90 persen buruh tersebut tidak menerima pesangon maupun tunjangan hari raya (THR).
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyayangkan respons lambat pemerintah dalam memastikan hak-hak buruh. Ia menyoroti kasus buruh PT Sritex yang tidak menerima THR hingga H-7 Lebaran. “Pernyataan Menteri Tenaga Kerja tentang THR bagi buruh Sritex terbantahkan laporan dari lapangan,” kata Said.
Penurunan perputaran uang saat Lebaran 2025 bukan hanya isu musiman, tapi cerminan krisis daya beli masyarakat. Pemerintah perlu segera merespons dengan kebijakan fiskal yang tepat, dukungan bagi UMKM, dan perlindungan terhadap pekerja yang terdampak PHK.
