Scroll untuk baca artikel
Ekonomi

Manufaktur Indonesia Anjlok, ini Langkah Pemerintah Hadapi Dampak Perang Dagang

×

Manufaktur Indonesia Anjlok, ini Langkah Pemerintah Hadapi Dampak Perang Dagang

Sebarkan artikel ini

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menaikkan tarif impor terhadap negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada KTT G20 di Osaka, Jepang, pada tahun 2019. (Foto file: Reuters/Kevin Lamarque)
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada KTT G20 di Osaka, Jepang, pada tahun 2019. (Foto file: Reuters/Kevin Lamarque)

Jakarta (Kronikdaily.com) — Aktivitas industri manufaktur Indonesia mengalami penurunan tajam pada April 2025. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang S&P Global rilis hanya mencatat angka 46,7, turun drastis dari 52,4 di Maret 2025. Angka itu menandakan kontraksi karena berada di bawah level netral 50. Penurunan itu menjadi kontraksi pertama sejak November 2024 sebagai dampak eskalasi perang dagang global.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menaikkan tarif impor terhadap negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut sentimen negatif dampak perang dagang menjadi penyebab utama anjloknya PMI. Ia menegaskan pelaku usaha global kini menghadapi tekanan berat karena arus perdagangan internasional melambat tajam.

BACA JUGA: Industri Manufaktur Indonesia Terjun Bebas, ini Penyebabnya

“Perdagangan dunia menyusut, pertumbuhan ekonomi Amerika melambat. Itu mempengaruhi optimisme pelaku usaha,” kata Airlangga

Untuk merespons kondisi tersebut, Airlangga menuturkan pemerintahan Prabowo menyiapkan sejumlah strategi jangka pendek dan panjang. Salah satunya dengan mempercepat kerja sama perdagangan bebas dengan Uni Eropa melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

“Kami fokus memperluas pasar ekspor non-tradisional. Eropa jadi target utama sambil menurunkan hambatan tarif,” jelas Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Deregulasi untuk menyusun kebijakan kemudahan ekspor dan impor. Satgas itu akan merancang paket reformasi, termasuk relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penghapusan kuota impor yang bisa menghambat perdagangan.

“Paket deregulasi akan kami luncurkan dalam waktu dekat. Targetnya agar ekspor tumbuh lebih cepat,” kata dia.

Dia juga mengungkap proses negosiasi dengan pemerintah AS terkait tarif resiprokal 32% untuk produk asal Indonesia. Ia optimistis pembicaraan itu akan rampung dalam dua hingga tiga pekan ke depan.

Langkah-langkah itu menjadi bagian dari strategi besar Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas sektor industri nasional di tengah ketidakpastian global.