Scroll untuk baca artikel
Ekonomi

OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 Jadi 4,7%, Ini Penyebabnya

×

OECD Pangkas Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 Jadi 4,7%, Ini Penyebabnya

Sebarkan artikel ini

Sementara pada 2026, revisi proyeksi ekonomi juga menjadi 4,8 persen, turun dari sebelumnya 5 persen.

Pertumbuhan Ekonomi. Ilustrtasi Freepik
Pertumbuhan Ekonomi. Ilustrtasi Freepik

Kronikdaily.com (Jakarta) — Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) kembali menurunkan proyeksi ekonomi Indonesia. Lembaga itu memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,7 persen pada 2025 dalam laporan terkini awal Juni 2025.

Angka itu lebih rendah 0,2 poin dari prediksi Maret 2025. Sementara pada 2026, revisi proyeksi ekonomi juga menjadi 4,8 persen, turun dari sebelumnya 5 persen. Pemangkasan itu menjadi kali kedua OECD mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini.

Indonesia Tertekan Faktor Domestik

OECD juga memotong outlook ekonomi global. Lembaga itu memperkirakan ekonomi dunia hanya tumbuh 2,9 persen pada 2025 dan 2026. Risiko perlambatan besar di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jadi penyebab utama.

BACA JUGA: Ekonomi Melambat dan PHK Meningkat, Pemerintah Harus Apa?

Meski pertumbuhan global melambat, OECD menyebut tekanan terbesar terhadap Indonesia berasal dari faktor internal. Dampak langsung dari kebijakan tarif impor AS ke Indonesia tergolong minim karena kontribusi ekspor ke AS di bawah 2 persen dari PDB.

 Konsumsi dan Investasi Swasta Indonesia Melemah

OECD mengungkap konsumsi rumah tangga dan investasi swasta Indonesia bakal tertekan pada semester pertama 2025. Penyebab utamanya yaitu sentimen pasar yang menurun, ketidakjelasan arah fiskal pemerintah, dan tingginya biaya pinjaman.

Dari sisi eksternal, turunnya harga komoditas dan meningkatnya tensi dagang dunia juga memberi tekanan tambahan. Data BPS April 2025 mencatat ekspor Indonesia anjlok 10,77 persen daripada bulan sebelumnya.

 Prediksi Pemulihan Bertahap Mulai Semester Dua 2025

OECD juga memiliki proyeksi ekonomi Indonesia mulai membaik secara perlahan pada paruh kedua 2025 hingga 2026. Permintaan domestik bisa meningkat dengan dukungan inflasi yang menurun ke level 2,3 persen tahun ini.

Pada 2026, inflasi bisa mencapai 3 persen, seiring hilangnya efek diskon tarif listrik dan tekanan rupiah. OECD juga menyoroti pentingnya belanja investasi pemerintah melalui BPI Danantara sebagai pemicu pemulihan.

Namun, lembaga itu mengingatkan risiko arus modal keluar akibat gejolak global dan ketidakpastian dalam negeri. Kondisi itu bisa menekan nilai tukar rupiah dan menambah tekanan terhadap neraca transaksi berjalan.

 Target Pemerintah Terpaut Jauh dari Realisasi Kuartal I

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen pada 2025. Namun, realisasi kuartal pertama 2025 hanya 4,87 persen.

Kinerja itu lebih rendah daripada kuartal IV 2024 yang mencapai 5,02 persen. Konsumsi rumah tangga pun melemah dengan pertumbuhan 4,89 persen dari sebelumnya 4,91 persen.

Stimulus Pemerintah Harapan Pendongkrak Ekonomi Jangka Pendek

Senada, Bank Indonesia juga memangkas proyeksi pertumbuhan tahunan menjadi 4,6–5,4 persen. Hal itu merupakan revisi kedua dari BI sepanjang 2025.

Stimulus ekonomi tahap dua saat libur sekolah Juni–Juli 2025 berpotensi menahan perlambatan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, pertumbuhan akan sangat tergantung pada sejumlah program ekonomi pemerintah. Mulai dari percepatan realisasi belanja pemerintah, optimalisasi dana investasi Danantara, tren penurunan suku bunga acuan, dan membaiknya iklim investasi jika tensi dagang global menurun.

Strategi Investasi Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi

Atas kondisi ekonomi itu, investor perlu mendiversifikasi portofolio agar tahan terhadap gejolak pasar. Prospek pemangkasan suku bunga bisa membuat obligasi pemerintah tenor pendek menarik untuk jangka pendek.

Sebab, obligasi menawarkan risiko rendah dengan potensi imbal hasil kompetitif. Cocok untuk investor yang ingin menyeimbangkan antara stabilitas dan pertumbuhan modal.