Kronikdaily.com (Jakarta) — Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, buka suara terkait rencana penghentian impor singkong. Larangan dan pembatasan impor singkong saat ini masih dalam pembahasan lintas kementerian. Pemerintah fokus melindungi petani singkong sekaligus menjaga keberlanjutan industri dalam negeri dengan aturan yang jelas.
Melindungi Petani dan Meningkatkan Produksi Singkong
Sudaryono menegaskan, pemerintah ingin memastikan produksi singkong berkualitas tinggi dan kuantitasnya meningkat. Selain itu, petani harus mendapatkan harga yang layak untuk hasil panennya.
“Pembahasan itu sedang kami bereskan. Kami ingin petani singkong mendapat kepastian hasil yang baik, dari segi kualitas dan kuantitas, serta harga yang wajar,” kata Sudaryono di kantor Kemenko Pangan, Jakarta.
BACA JUGA: Indonesia Bersiap Gunakan BBM Baru Pengganti Bensin
Kemandirian Pangan, Singkong Jadi Prioritas Berikutnya
Menurut Sudaryono, kemandirian pangan Indonesia tidak hanya berfokus pada beras, tapi juga mencakup jagung dan singkong. Produksi jagung meningkat signifikan dan kini pemerintah memberi perhatian lebih pada singkong.
“Kami harus wujudkan swasembada pangan bukan hanya untuk beras. Produksi jagung sudah naik, sekarang giliran singkong yang harus diatur supaya petani makin semangat berproduksi,” ujarnya.
Proaktif Mendukung Industri dan Petani Singkong
Dia menegaskan, pemerintah ingin berada di posisi yang mendukung industri singkong sekaligus memprioritaskan kesejahteraan petani. “Kami ingin negara betul-betul pro terhadap industri dan petani singkong. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Kepastian Aturan Jadi Prioritas
Mengenai wacana pemindahan kewenangan pengaturan impor singkong dari Kemenko Perekonomian ke Kemenko Pangan, Sudaryono menilai kejelasan aturan dan kepastian lebih penting daripada siapa yang memegang kewenangan. “Yang paling penting adalah aturan jelas dan memberi kepastian bagi industri serta petani terkait produksi singkong,” katanya.
